Visi:
Mengembangkan kajian Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat pada tahun 2035.
Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalma bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif di bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kemaslahatan di bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat.
Praktisi Hukum: Lulusan yang mampu menerapkan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara Hukum Tatanegara melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Memiliki keterampilan advokasi, konsultasi, penyusunan dokumen hukum, serta komunikasi hukum yang efektif, disertai kepekaan terhadap isu keadilan dan perlindungan masyarakat.
Legal Drafter/ Perancang Perundang-undangan: Lulusan yang menguasai Teknik penyusunan, perumusan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Mampu melakukan kajian akademik, harmonisasi regulasi, serta mengintegrasikan aspirasi publik dan prinsip-prinsip hukum positif maupun hukum Islam dalam penyusunan kebijakan hukum.
Analis Hukum: LulusanĀ yang kompeten melakukan analisis yuridis berbasis teori, asas, dan penelitian hukum. Mampu Mengidentifikasi masalah, menafsirkan norma, menyusun pendapat hukum, sistematis dan berbasis bukti dalam bidang Hukum Tatanegara dan pemerintahan.
Program Studi Sarjana S1 Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerapkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal. Mata kuliah dan proses pembelajaran dirancang untuk merespons dinamika hukum ketatanegaraan di masyarakat dan lembaga pemerintah dengan mempertemukan pemahaman keilmuan fikih siyasah yang mendalam serta penguasaan implementasi hukum tatanegara secara praktis.